Kajian Aktual dan Populer

Parlemen Di Negara Islam Modern

Terlebih lagi ketika para pemilik modal dan jabatan berkoalisi dengan pihak berwenang dan para pengambil keputusan, dampak kesewangan – wenangan , intimidasi,dan kebijakan pemberangusan politik tidak dapat diperhitungkan.karena tekanan yang menimbulkan ledakan yang tidak dapt diprediksi. Meskipun demikian, perubahan senantiasa menjadi tugas dan tanggung jawab rakyat, merupakan penjaga syariat atau hukum dan kepala Negara.
SENIN, 15 FEBRUARI 2016
parlemen
parlemen (Apakah hukumnya memperjuangkan Islam lewat parlemen? Bagimana Islam memandang sistem demokrasi dengan pemilihan umum sebagai sarananya? Apa hukumnya tidak memberikan suara dalam pemilihan umum atau Golput? Bagaimana sebenarnya sistem negara Islam?)

“ Kesadaran Keagamaan dan Pemisahan Antar Kekuasaan “

 

Dalam masa Khulafaurassyidin pada permulaan Islam seperti Abu Bakar  Ash – Shiddiq dan Umar Bin Al – Khatab merupakan jaminan terbaik bagi kebebasan – kebebasan dan meminimalisir penyalahgunaan kewenangan  dan kesewangan – wenganan.

Akan tetapai kesadaran keagamaan yang mendalam tersebut kemudian melemah pada saat setealah periode Khulafaurrasyidin dab kekhalifahan pun berubah sejak pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi penguasa yang lalim.Penyalahgunaan kekuasaan  hingga mendorong mereka bertindak sewenang – wenang dan melampaui batas. Kepetingan masyarakat mengharuskan diadopsinya prinsip memperkuat kesadaran agama dan pemisahan antar kekuasaan.

Pendapat yang mengatakan bahwa pemerintahan yang efektif membutuhkan kedua unsure tersebut secara bersamaan lebih bias diterima. Dr. Abdurrazzaq As- Sanhuri menganggap kesadaran keagamaan menurutnya sebagai batu loncatan dalam system hokum modern di samping sebagi prinsip dasar system pemerintahan Islam.

Pengertian system demokrasi yang sesungguhnya, baik dalam tataran praktis maupun teoritis tanpa kesadaran keagamaan yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan sebagaimana yang banyak kita temukan dalam realita politik dan demokrasi kita, tidak mampu menghentikan terjadinya penyimpangan dalam struktur pemerintahan dan lembaga – lembaga Negara.

Pemerintahan dengan segenap lembaga – lembaga yang berada dibawah naungannya akan kehilangan spesifikasi pendistribusiaan kewenangan – kewengangan dalam pengertian yang sebenarnya dan kerjasama antar kekuasaan dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab pemerintahan, serta mewujudkan keadilan rakyat secara nyata.

Dampak dari penyimpangan undang – undang yang terjadi menjadi sebuah pemerintahan yang menyimpang dan jauh dari system demokrasi parlementer yang menyimpang dan jauh dari system – system kediktatoran yang menolak prinsip pemisahan antar kekuasaan dan menyerahkan semua kekuasaan dalam satu lembaga atau seorang rezim. Kondisi tersebut akan merampas hak – hak dasar warganya, melanggar hak – hak dan kehormatan manusia, melemahkan opini masyarakat berupaya menumpas para oposisi, menguasai lembaga pengadilan dan menganggu independensinya, tidak melaksanakan hukum – hukum yang diputuskannya.

Terlebih lagi ketika para pemilik modal dan jabatan berkoalisi dengan pihak berwenang dan para pengambil keputusan, dampak kesewangan – wenangan , intimidasi,dan kebijakan pemberangusan politik tidak dapat diperhitungkan.karena tekanan yang menimbulkan ledakan yang tidak dapt diprediksi. Meskipun demikian, perubahan senantiasa menjadi tugas dan tanggung jawab rakyat, merupakan penjaga syariat atau hukum dan kepala Negara.

 


KOMENTAR
ajxload

KIRIM KOMENTAR
FACEBOOK

TWITTER